Kasus Pertanahan at Universitas Gadjah Mada | Flashcards & Summaries

Select your language

Suggested languages for you:
Log In Start studying!

Lernmaterialien für Kasus Pertanahan an der Universitas Gadjah Mada

Greife auf kostenlose Karteikarten, Zusammenfassungen, Übungsaufgaben und Altklausuren für deinen Kasus Pertanahan Kurs an der Universitas Gadjah Mada zu.

TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan perbedaan antara Sengketa Tanah, Konflik Tanah, dan Perkara Tanah.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  • Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
  • Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
  • Perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Penyelesaian sengketa dan konflik dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Jelaskan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Dalam hal adanya inisiatif dari Kementerian, Kementerian melakukan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Dirjen terhadap:

  • Pengaduan; atau
  • Pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik.

Kemudian ditindaklanjuti.


Sedangkan dalam hal ada pengaduan masyarakat, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada:

  • Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau website Kementerian.
  • Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian.  Dalam hal ini, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, pengadministrasian pengaduan, dan ditindaklanjuti.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sebutkan dasar hukum Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  • PermenATR/KBPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
  • Keputusan KBPN-RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan maksud penyelesaian kasus pertanahan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Mengetahui riwayat atau akar permasalahan Sengketa, Konflik, atau Perkara.
  2. Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik, atau Perkara.
  3. Menyelesaikan Sengketa, Konflik, atau Perkara agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh pemilknya.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sebutkan tujuan penyelesaian kasus pertanahan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.

Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan tahapan penyelesaian sengketa dan konflik setelah dilakukannya pemantauan atau diterimanya pengaduan oleh Kementerian.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Pejabat (yang bertanggungjawab) melakukan pengumpulan data.
  2. Validasi data (pencocokan dokumen).
  3. Permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
  4. Analisis (untuk mengetahui apakah kewenangan Kementerian atau bukan)
  5. Jika kewenangan kementerian, melaporkan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kantor Pertanahan.
  6. Jika bukan kewenangan Kementerian: a) menyampaikan penjelasan secara tertulis bahwa penyelesaian diserahkan kepada pengadu; b) mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sebutkan data-data yang dikumpulkan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Data fisik dan data yuridis;
  2. Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
  3. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
  5. Keterangan saksi.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan tahapan penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kepala Kanwil BPN atau Menteri.
  2. Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis, Kepala Kanwil BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya.
  3. Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penguimpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan.  Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik dibuat dengan Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian, jelaskan tugas pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa/konflik/perkara dan tim penyelesaian sengketa dan konflik.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik.
  2. Melakukan paparan apabila diperlukan, dengan tujuan untuk: menghimpun masukan pendapat para peserta Paparan; mempertajam pengkajian; memperoleh kesimpulan dan saran.
  3. Menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan hal-hal yang (dapat) dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN atau Menteri dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik (dari pejabat yang bertanggungjawab/tim).

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
  2. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
  3. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya;
  4. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Sebutkan alasan-alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan Keputusan penyelesaian sengketa dan konflik.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN
  1. Sertipikat dalam status diblokir/disita oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau lembaga penegak hukum lainnya.
  2. Tanah menjadi obyek hak tanggungan.
  3. Tanah telah dialihkan kepada pihak lain.
Lösung ausblenden
TESTE DEIN WISSEN

Jelaskan definisi Kasus Pertanahan.

Lösung anzeigen
TESTE DEIN WISSEN

Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.


Terdiri dari:

  1. Sengketa Tanah
  2. Konflik Tanah
  3. Perkara Tanah
Lösung ausblenden
  • 2212 Karteikarten
  • 117 Studierende
  • 8 Lernmaterialien

Beispielhafte Karteikarten für deinen Kasus Pertanahan Kurs an der Universitas Gadjah Mada - von Kommilitonen auf StudySmarter erstellt!

Q:

Jelaskan perbedaan antara Sengketa Tanah, Konflik Tanah, dan Perkara Tanah.

A:
  • Sengketa tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang tidak berdampak luas.
  • Konflik tanah adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas.
  • Perkara tanah adalah perselisihan pertanahan yang penanganan dan penyelesaiannya melalui lembaga peradilan.
Q:

Penyelesaian sengketa dan konflik dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Jelaskan.

A:

Dalam hal adanya inisiatif dari Kementerian, Kementerian melakukan pemantauan untuk mengetahui Sengketa dan Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah tertentu. Pemantauan dilakukan secara rutin oleh Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN, atau Dirjen terhadap:

  • Pengaduan; atau
  • Pemberitaan pada surat kabar terkait Sengketa dan Konflik.

Kemudian ditindaklanjuti.


Sedangkan dalam hal ada pengaduan masyarakat, Kementerian menerima Pengaduan terkait Sengketa dan Konflik dari masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada:

  • Kepala Kantor Pertanahan secara tertulis, melalui loket pengaduan, kotak surat, atau website Kementerian.
  • Kantor Wilayah BPN dan/atau Kementerian.  Dalam hal ini, berkas Pengaduan diteruskan kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas, pengadministrasian pengaduan, dan ditindaklanjuti.

Q:

Sebutkan dasar hukum Penyelesaian Kasus Pertanahan.

A:
  • PermenATR/KBPN No. 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan;
  • Keputusan KBPN-RI No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
Q:

Jelaskan maksud penyelesaian kasus pertanahan.

A:
  1. Mengetahui riwayat atau akar permasalahan Sengketa, Konflik, atau Perkara.
  2. Merumuskan kebijakan strategis penyelesaian Sengketa, Konflik, atau Perkara.
  3. Menyelesaikan Sengketa, Konflik, atau Perkara agar tanah dapat dikuasai, dimiliki, dipergunakan, dan dimanfaatkan oleh pemilknya.
Q:

Sebutkan tujuan penyelesaian kasus pertanahan.

A:

Memberikan kepastian hukum dan keadilan mengenai Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah.

Mehr Karteikarten anzeigen
Q:

Jelaskan tahapan penyelesaian sengketa dan konflik setelah dilakukannya pemantauan atau diterimanya pengaduan oleh Kementerian.

A:
  1. Pejabat (yang bertanggungjawab) melakukan pengumpulan data.
  2. Validasi data (pencocokan dokumen).
  3. Permintaan keterangan saksi yang dituangkan dalam Berita Acara.
  4. Analisis (untuk mengetahui apakah kewenangan Kementerian atau bukan)
  5. Jika kewenangan kementerian, melaporkan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kantor Pertanahan.
  6. Jika bukan kewenangan Kementerian: a) menyampaikan penjelasan secara tertulis bahwa penyelesaian diserahkan kepada pengadu; b) mengambil inisiatif untuk memfasilitasi penyelesaian melalui mediasi.
Q:

Sebutkan data-data yang dikumpulkan dalam proses penyelesaian kasus pertanahan.

A:
  1. Data fisik dan data yuridis;
  2. Putusan peradilan, berita acara pemeriksaan dari Kepolisian Negara RI, Kejaksaan RI, Komisi Pemberantasan Korupsi atau dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga/instansi penegak hukum;
  3. Data yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh pejabat yang berwenang;
  4. Data lainnya yang terkait dan dapat mempengaruhi serta memperjelas duduk persoalan Sengketa dan Konflik; dan/atau
  5. Keterangan saksi.
Q:

Jelaskan tahapan penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian.

A:
  1. Setelah menerima laporan, Kepala Kantor Pertanahan menyampaikan hasil pengumpulan data dan analisis kepada Kepala Kanwil BPN atau Menteri.
  2. Setelah menerima hasil pengumpulan data dan hasil analisis, Kepala Kanwil BPN atau Menteri memerintahkan pejabat yang bertanggungjawab dalam menangani Sengketa, Konflik, dan Perkara untuk menindaklanjuti proses penyelesaiannya.
  3. Dalam hal terdapat Sengketa atau Konflik yang perlu ditangani oleh Tim, Kepala Kantor Wilayah BPN atau Menteri dapat membentuk Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil penguimpulan data dan hasil analisis dari Kantor Pertanahan.  Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa dan Konflik dibuat dengan Keputusan Menteri atau Kepala Kantor Wilayah BPN.
Q:

Dalam penyelesaian sengketa dan konflik yang merupakan kewenangan Kementerian, jelaskan tugas pejabat yang bertanggungjawab menangani sengketa/konflik/perkara dan tim penyelesaian sengketa dan konflik.

A:
  1. Melakukan pengkajian dan pemeriksaan lapangan. Pengkajian dilakukan untuk mengetahui pokok masalah, penyebab terjadinya, potensi dampak, alternatif penyelesaian dan rekomendasi penyelesaian Sengketa dan Konflik.
  2. Melakukan paparan apabila diperlukan, dengan tujuan untuk: menghimpun masukan pendapat para peserta Paparan; mempertajam pengkajian; memperoleh kesimpulan dan saran.
  3. Menyusun serta menyampaikan laporan penyelesaian kasus pertanahan.
Q:

Jelaskan hal-hal yang (dapat) dilakukan oleh Kepala Kanwil BPN atau Menteri dalam rangka penyelesaian sengketa dan konflik setelah menerima Laporan Penyelesaian Sengketa dan Konflik (dari pejabat yang bertanggungjawab/tim).

A:
  1. Keputusan Pembatalan Hak Atas Tanah;
  2. Keputusan Pembatalan Sertifikat;
  3. Keputusan Perubahan Data pada Sertifikat, Surat Ukur, Buku Tanah dan/atau Daftar Umum lainnya;
  4. Surat Pemberitahuan bahwa tidak terdapat kesalahan administrasi.
Q:

Sebutkan alasan-alasan yang sah untuk menunda pelaksanaan Keputusan penyelesaian sengketa dan konflik.

A:
  1. Sertipikat dalam status diblokir/disita oleh Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, atau lembaga penegak hukum lainnya.
  2. Tanah menjadi obyek hak tanggungan.
  3. Tanah telah dialihkan kepada pihak lain.
Q:

Jelaskan definisi Kasus Pertanahan.

A:

Kasus Pertanahan adalah Sengketa, Konflik, atau Perkara Pertanahan untuk mendapatkan penanganan penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pertanahan.


Terdiri dari:

  1. Sengketa Tanah
  2. Konflik Tanah
  3. Perkara Tanah
Kasus Pertanahan

Erstelle und finde Lernmaterialien auf StudySmarter.

Greife kostenlos auf tausende geteilte Karteikarten, Zusammenfassungen, Altklausuren und mehr zu.

Jetzt loslegen

Das sind die beliebtesten Kasus Pertanahan Kurse im gesamten StudySmarter Universum

Kasus

Universität Bern

Zum Kurs
embertan

Semmelweis University of Medical Sciences

Zum Kurs
Persian

Minsk State Linguistic University

Zum Kurs

Die all-in-one Lernapp für Studierende

Greife auf Millionen geteilter Lernmaterialien der StudySmarter Community zu
Kostenlos anmelden Kasus Pertanahan
Erstelle Karteikarten und Zusammenfassungen mit den StudySmarter Tools
Kostenlos loslegen Kasus Pertanahan